Jurnalis gelar Aksi Protes di Pemkab Sidoarjo: Kecam Kekerasan dan Intimidasi, Wakil Bupati Sidoarjo Sampaikan Permintaan Maaf

Sidoarjo, inilah berita — Ratusan jurnalis dari berbagai daerah di Jawa Timur turun ke jalan dan menggelar aksi solidaritas di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Kamis (26/06/2025), sebagai bentuk kecaman keras terhadap tindakan kekerasan dan intimidasi yang menimpa tujuh wartawan saat menjalankan tugas peliputan mediasi dugaan penipuan oleh PT. SGM, Selasa (13/6/25).
Aksi ini menjadi puncak dari gelombang kekecewaan yang telah viral di media sosial, terutama TikTok, ketika video insiden menunjukkan beberapa jurnalis didorong bahkan dirangkul paksa (dipiting) oleh pria berpakaian sipil yang kemudian diketahui bernama Urip.
Urip merupakan simpatisan fanatik Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, yang kerap mengikuti kegiatan beliau meskipun tidak memiliki status resmi sebagai pegawai maupun relawan Pemkab.
Puluhan jurnalis dari Surabaya dan Sidoarjo membawa poster protes dan melakukan orasi di halaman kantor bupati. Sebagai simbol penolakan terhadap kekerasan, para peserta aksi melakukan penanggalan kartu identitas pers mereka — sebuah aksi yang menggambarkan bentuk penolakan atas upaya pembungkaman profesi jurnalis dan penghapusan identitas profesi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Ketua DPC Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Sidoarjo, Agus Subakti, turut menyuarakan kekecewaan dan menuntut agar insiden tersebut diusut secara transparan dan pelaku kekerasan segera ditindak.
“Kekerasan kepada wartawan seharusnya tidak terjadi lagi. Karena kami bekerja dilindungi oleh undang-undang. Usut tuntas kasus ini, sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi,” ujarnya tegas.
Setelah aksi berjalan damai dan tertib, Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, akhirnya menemui para jurnalis dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung.
Dalam pernyataannya, Mimik mengaku menyesalkan insiden tersebut dan menegaskan tidak pernah memberikan arahan maupun persetujuan kepada siapa pun untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap wartawan.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, Mimik Idayana juga menyerahkan permintaan maaf secara tertulis kepada perwakilan jurnalis yang hadir.
Dalam surat tersebut, ia menyampaikan penyesalan atas kejadian yang terjadi di lingkungan rumah dinasnya dan berjanji untuk meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan kerja agar insiden serupa tidak kembali terulang.
“Insiden ini menjadi pelajaran berharga. Saya menghargai tugas rekan-rekan jurnalis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik,” tutur Mimik dalam pernyataan tertulisnya.
Aksi kemudian ditutup dengan damai oleh para peserta yang menyambut baik permintaan maaf tersebut, namun tetap menyatakan akan mengawal penyelesaian kasus ini agar tidak berhenti hanya pada permintaan maaf, melainkan berlanjut pada tindakan nyata untuk menciptakan ruang kerja yang aman bagi seluruh jurnalis di wilayah Sidoarjo.
Dengan berakhirnya aksi ini, jurnalis berharap tidak hanya muncul klarifikasi, tetapi juga perbaikan sistem pengamanan dan penertiban terhadap pihak-pihak tidak berwenang di sekitar pejabat publik. Sebab dalam demokrasi, pers bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga pilar pengawasan yang tak boleh dibungkam.(Tim)