Jagal dan Pedagang Daging Tolak Relokasi RPH Pegirian, Datangi DPRD Surabaya Bawa Sapi
SURABAYA, inilah berita – Rencana relokasi Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian menuai penolakan keras dari para jagal sapi dan pedagang daging. Ratusan pelaku usaha daging menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (12/1/2026), sebagai bentuk keberatan atas kebijakan pemindahan RPH ke kawasan Tambak Oso Wilangun.
Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung mencolok dan menarik perhatian publik. Para demonstran membawa sapi hidup yang diangkut menggunakan kendaraan bak terbuka. Sebagian sapi diturunkan di sekitar lokasi aksi sebagai simbol protes terhadap kebijakan yang mereka nilai mengancam kelangsungan usaha rakyat kecil.
Para pengunjuk rasa menyatakan, rencana relokasi dilakukan tanpa melibatkan para pelaku usaha yang selama ini bergantung pada keberadaan RPH Pegirian. Mereka mengaku tidak pernah diajak berdialog dan baru mengetahui rencana pemindahan tersebut melalui surat pendaftaran yang beredar pada akhir 2025.
Perwakilan massa aksi, Abdullah Mansyur, menilai lokasi RPH yang baru terlalu jauh dan tidak realistis bagi operasional jagal dan pedagang daging tradisional. Menurutnya, relokasi akan berdampak langsung pada meningkatnya biaya distribusi serta menurunnya daya saing harga di pasar.
“Biaya transportasi akan bertambah, waktu distribusi lebih lama, sementara kami harus tetap menjual dengan harga terjangkau. Ini jelas memberatkan dan bisa mematikan usaha kecil,” ujar Abdullah.
Ia juga menegaskan bahwa RPH Pegirian selama puluhan tahun telah menjadi pusat aktivitas ekonomi rakyat, yang melibatkan banyak sektor pendukung seperti buruh, pedagang pasar, hingga pelaku distribusi daging. Jika relokasi tetap dipaksakan, rantai ekonomi tersebut dikhawatirkan akan terganggu.
Dalam aksinya, massa meminta Pemerintah Kota Surabaya menunda proses relokasi dan membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan. Mereka juga mendesak DPRD Kota Surabaya agar turut mengawal aspirasi para pelaku usaha daging demi terciptanya kebijakan yang adil.
Para demonstran memperingatkan akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons. Bahkan, penghentian sementara aktivitas pemotongan sapi disebut menjadi salah satu langkah yang sedang dipertimbangkan.
“Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami menuntut keadilan dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Selama tidak ada dialog, penolakan akan terus kami lakukan,” tegas Abdullah. (MR.M)
