MAKI Jatim Siap Demo Akbar, Siap Segel Kantor DPRD dan Kajari Magetan
MAGETAN, inilah berita — Tekanan terhadap penanganan dugaan penyimpangan dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Magetan terus menguat. Koordinator Wilayah Jawa Timur Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) memastikan tengah mematangkan rencana aksi demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Magetan.
Aksi tersebut dirancang menyasar dua institusi sekaligus, yakni DPRD Magetan dan Kejaksaan Negeri Magetan. MAKI Jatim bahkan melempar wacana penyegelan simbolik serta dorongan status quo terhadap kantor DPRD sebagai bentuk tekanan moral atas dugaan praktik yang dinilai merugikan publik.
Keputusan itu diambil setelah rapat evaluasi internal yang membahas laporan tim riset dan investigasi organisasi terkait pengelolaan dana hibah Pokir periode 2019–2024. Dari hasil penelusuran awal, MAKI Jatim mengklaim menemukan indikasi pemotongan anggaran yang disebut mencapai angka signifikan di salah satu desa penerima manfaat.
Koordinator MAKI Jatim, Heru, menyebut indikasi tersebut tak bisa dianggap sepele. Pihaknya mengaku menemukan dugaan praktik “cashback” hingga 30 persen dalam salah satu program hibah. Bahkan, temuan itu disebut berkaitan dengan program yang teralokasi hingga tahun anggaran 2025.
“Kalau benar terjadi pemotongan hingga puluhan persen, ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini menyangkut integritas penggunaan uang rakyat,” tegasnya.
Selain fokus pada dana Pokir DPRD, MAKI Jatim juga mengisyaratkan kemungkinan perluasan investigasi ke skema hibah lain yang dikelola Pemerintah Kabupaten Magetan. Pendalaman dilakukan terhadap alur distribusi anggaran, mekanisme pencairan, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pola pemotongan dana.
MAKI memastikan aksi yang disiapkan bukan sekadar unjuk rasa biasa. Mereka berencana menggandeng elemen masyarakat, aktivis antikorupsi, LSM, serta insan pers untuk mengawal proses hukum agar berjalan transparan dan akuntabel.
Menurut Heru, aksi massa merupakan langkah konstitusional untuk mendorong percepatan penanganan perkara serta mencegah potensi pengaburan kasus. Ia menilai, jika dugaan ini tak segera ditindaklanjuti secara terbuka, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif maupun aparat penegak hukum akan semakin tergerus.
MAKI Jatim belum mengumumkan tanggal pasti aksi tersebut. Namun, mereka memastikan agenda demonstrasi akan digelar dalam waktu dekat dengan tuntutan jelas: transparansi, percepatan penyelidikan, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. (ian)
