Bupati Sidoarjo Tanggapi Tuntutan PMII dengan Rencana Pembangunan Stategis
Sidoarjo, inilah berita – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PC PMII Sidoarjo menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kamis (26/2/2026) sore. Dalam aksi bertajuk “Marhaban Ya Melawan” itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan publik daerah.
Bupati Sidoarjo, Subandi, turun langsung menemui massa aksi dan menyampaikan paparan mengenai arah pembangunan Kabupaten Sidoarjo tahun 2026. Di hadapan mahasiswa, ia menjelaskan empat rencana induk (masterplan) yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
Empat sektor tersebut mencakup pendidikan, perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan taman dan ruang terbuka hijau, serta pembenahan sistem irigasi berikut normalisasi sungai.
Menurut Subandi, seluruh perencanaan disusun berdasarkan data dan pemetaan kebutuhan hingga tingkat kecamatan. Penyusunannya dilakukan bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada 2025.
“Terkait masterplan pendidikan, semuanya sudah terdata. Kecamatan mana saja yang masih tertinggal, insyaallah tahun 2026 akan kita bangun sesuai perencanaan bersama ITS. Saya minta ini dikawal. Silakan beraudiensi dengan dinas terkait,” ujarnya.
Di sektor infrastruktur, ia menyebutkan perbaikan jalan tengah berlangsung di 26 titik yang tersebar di sejumlah kecamatan. Pengawasan kualitas proyek juga diperketat. Bahkan, evaluasi internal telah dilakukan, termasuk pergantian pejabat di Dinas PUPR setelah ditemukan proyek jalan yang cepat mengalami kerusakan.
Selain itu, Subandi menyinggung rencana pembangunan sirkuit balap resmi. Ia mengatakan desain dan perencanaan teknis telah disiapkan dan ditargetkan mulai dikerjakan pada 2027 dengan penyelesaian bertahap selama lima tahun. Pemerintah berharap keberadaan sirkuit tersebut dapat menekan praktik balap liar di jalan umum.
Pada bidang ketenagakerjaan, pemerintah daerah mengklaim terus memperluas pelatihan kerja dan mendorong perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Namun, Subandi mengakui terdapat tantangan fiskal pada 2026 akibat berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp450 miliar.
Aksi mahasiswa dimulai sekitar pukul 16.00 WIB dengan orasi secara bergantian serta pembentangan spanduk tuntutan. Ketua PC PMII Sidoarjo, Muhammad Alfien Ananta, menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Ini bukan sekadar aksi turun ke jalan, tetapi komitmen moral mahasiswa untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada masyarakat. Kami akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan kepada Pemkab dan DPRD Sidoarjo. Di antaranya prioritas peningkatan mutu pendidikan, percepatan perbaikan jalan rusak, evaluasi sistem drainase dan tata ruang, kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada tenaga lokal, pembangunan sirkuit resmi, keterbukaan program MBG, publikasi data anggaran pusat kreativitas, serta kejelasan progres proyek strategis daerah.
Aksi berlangsung hingga malam hari. Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal realisasi program yang telah dipaparkan pemerintah serta menuntut tindak lanjut konkret atas aspirasi yang disampaikan. (ian)
