Janji Islah Mandek, DPRD Sidoarjo Dituding Kehilangan Nyali Hadapi Konflik Bupati–Wabup
SIDOARJO, inilah berita – Kekecewaan tajam dilontarkan Aliansi Laskar Jenggala Peduli Sidoarjo terhadap sikap DPRD Kabupaten Sidoarjo. Lembaga legislatif yang sebelumnya berjanji memediasi konflik antara Bupati dan Wakil Bupati kini dinilai gagal menunjukkan ketegasan. Aliansi bahkan menilai DPRD kehilangan nyali politik dalam menjalankan peran strategisnya menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
Harapan publik sempat menguat ketika Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, pada 10 Februari 2026 menyatakan komitmennya untuk mempertemukan Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana dalam forum resmi guna mencari jalan islah. Pernyataan tersebut sempat dipandang sebagai langkah serius legislatif untuk meredakan konflik yang terus menjadi sorotan publik.
Namun kenyataan di lapangan jauh dari ekspektasi. Agenda yang digelar pada Kamis (12/3/2026) pukul 16.00 WIB justru berubah menjadi acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim. Alih-alih forum mediasi yang tegas dan terbuka, publik hanya disuguhi kegiatan seremonial yang sama sekali tidak menyentuh akar persoalan.
Ironisnya, dalam agenda tersebut hanya Bupati Subandi yang terlihat hadir. Kursi Wakil Bupati Mimik Idayana tetap kosong tanpa kejelasan. Situasi ini mempertegas kesan bahwa upaya rekonsiliasi yang sebelumnya digembar-gemborkan DPRD tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Ketika dimintai penjelasan oleh perwakilan Aliansi Laskar Jenggala, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyatakan pihaknya sudah berusaha mengundang kedua pihak.
“Kami sudah mengundang keduanya, tetapi Wakil Bupati tidak hadir. Kami sudah berusaha semampu kami,” ujar Abdillah.
Pernyataan tersebut justru memicu kritik keras. Sejumlah pihak menilai DPRD terlalu pasif dan tidak menunjukkan kepemimpinan politik yang kuat. Bahkan anggota DPRD dari fraksi partai pengusung, Warih Andono, sempat menyebut polemik antara Bupati dan Wakil Bupati sebagai persoalan pribadi.
Pandangan tersebut langsung ditolak oleh Ketua Presidium Laskar Jenggala, Bramada Pratama Putra. Ia menilai konflik yang terjadi tidak bisa direduksi sebagai masalah personal karena dampaknya sudah merembet pada stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik.
“Yang kami terima justru undangan buka bersama. Kegiatan itu tentu baik, tetapi bukan itu yang dijanjikan. Pada 10 Februari lalu Ketua DPRD secara terbuka berkomitmen mempertemukan Bupati dan Wakil Bupati untuk mencari jalan islah demi kepentingan Sidoarjo,” tegas Bramada.
Menurutnya, kehadiran aliansi dalam agenda tersebut tetap membawa mandat yang sama: menagih komitmen DPRD untuk benar-benar memfasilitasi pertemuan kedua pemimpin daerah itu.
“Kami menghargai Safari Ramadan ini sebagai bentuk silaturahmi. Namun Aliansi Peduli Sidoarjo tetap berpegang pada komitmen awal dengan DPRD. Fokus kami jelas: DPRD harus segera mempertemukan Bupati dan Wakil Bupati agar persoalan ini tidak terus berlarut,” ujarnya.
Bramada menegaskan bahwa rekonsiliasi bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak bagi jalannya pemerintahan.
“Konflik ini sudah terlalu lama menjadi konsumsi publik. Jika DPRD serius menjaga stabilitas daerah, maka langkah konkret menuju rekonsiliasi harus segera diwujudkan,” katanya.
Kritik yang lebih keras datang dari Ketua DPC GRIB Jaya Sidoarjo, Moh Waldi. Ia menilai DPRD tampak kehilangan ketegasan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.
Sementara itu, Humas Ormas Komunitas Rakyat Anti Korupsi (KORAK), Sugeng, menyoroti polemik yang terus dipertontonkan di ruang digital oleh para pejabat publik.
“Situasi ini seharusnya tidak terjadi. Kalau masyarakat biasa mungkin tidak masalah saling serang di media sosial. Tapi ini Bupati dan Wakil Bupati. Jika konflik dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat Sidoarjo,” ungkap Sugeng.
Aliansi Laskar Jenggala secara kolektif menilai DPRD Sidoarjo terlihat setengah hati dan cenderung menghindari langkah tegas dalam menyelesaikan konflik tersebut.
Mereka mendesak DPRD berhenti sekadar mengeluarkan pernyataan normatif dan mulai mengambil tindakan politik yang nyata. Tanpa keberanian politik dari legislatif, polemik antara dua pucuk pimpinan daerah itu dikhawatirkan akan terus berlarut dan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
Aliansi berharap setiap agenda yang difasilitasi DPRD ke depan tidak lagi berhenti pada seremoni simbolik, tetapi benar-benar menjadi forum serius yang mampu memaksa kedua pemimpin daerah duduk bersama demi memulihkan stabilitas pemerintahan di Sidoarjo. (Mr.M & Muji)
