Kasus ESDM Jatim Guncang Birokrasi, MAKI: Momentum Refleksi dan Jaga Marwah Institusi
SURABAYA, inilah berita – Babak baru penegakan hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi dimulai. Kasus yang menyeret jajaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim kini memasuki tahap lanjutan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, menyusul penetapan tersangka terhadap Kepala Dinas ESDM, Kepala Bidang Pertambangan, serta Ketua Tim Pengelolaan Air Tanah.
Perkara dugaan tindak pidana pemerasan yang mengacu pada Pasal 12 E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini sontak mengguncang struktur birokrasi, khususnya di kalangan pejabat eselon II. Penanganan kini dilakukan secara intensif oleh Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim guna pendalaman materi hingga proses penuntutan.
Keterkejutan publik meluas seiring mencuatnya kasus ini. Tidak hanya mencoreng citra institusi, kasus ini juga memantik berbagai opini, spekulasi, hingga tudingan yang melebar ke berbagai pihak. Kondisi ini dinilai rawan memperkeruh suasana jika tidak direspon dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian.
Momentum Refleksi Kolektif
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, Heru Satriyo, menegaskan bahwa situasi ini harus dijadikan momentum untuk melakukan refleksi bersama. Ia mengingatkan pentingnya membangun narasi yang menyejukkan dan konstruktif, alih-alih saling menyalahkan.
“Ini saatnya seluruh stakeholder kembali pada esensi pengabdian. Kita harus memperkuat sense of belonging, saling mendukung, dan menjaga kehormatan institusi,” ujar Heru.
Menurutnya, kasus di ESDM harus menjadi titik balik untuk evaluasi menyeluruh terhadap potensi perilaku koruptif. Heru menekankan bahwa aparatur negara memiliki mandat utama untuk melayani publik, bukan mengejar kepentingan pribadi, mengingat seluruh hak dan fasilitas telah dijamin sepenuhnya oleh negara.
Jaga Marwah Gubernur dan Sinergi
Lebih jauh, Heru menyoroti pentingnya menjaga marwah jabatan Gubernur sebagai simbol tertinggi pemerintahan daerah. Legitimasi kepala daerah, menurutnya, lahir dari mandat rakyat, sehingga seluruh jajaran birokrasi wajib menunjukkan loyalitas dan kepatuhan penuh.
“Gubernur bukan sekadar jabatan administratif, tetapi lambang kehormatan pemerintah provinsi. Harus ditempatkan pada posisi tertinggi secara moral dan institusional,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi menguatnya ego sektoral di kalangan pejabat tinggi yang dinilai mulai mengikis semangat kolektif. Padahal, sinergi dan kolaborasi merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan di Jawa Timur.
Dalam konteks ini, MAKI Jatim mendorong pembentukan budaya kerja yang berakar pada pengabdian, profesionalisme, serta loyalitas penuh terhadap kepentingan masyarakat. Penguatan integritas dan evaluasi internal disebut sebagai langkah krusial untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Peristiwa ini menjadi pengingat tegas bahwa arah pembangunan harus tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas, bukan sekadar capaian administratif atau keuntungan personal. Dengan semangat koreksi dan kebersamaan, Jawa Timur diharapkan mampu melewati ujian ini dan mengokohkan kembali kehormatan sebagai kebanggaan bersama.
