MAKI Jatim Soroti Kinerja Pansus BUMD, Anggaran Besar Diduga Tak Sejalan dengan Hasil Rekomendasi
Surabaya, inilah berita – Kinerja Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DPRD Jawa Timur yang terbentuk sejak Oktober 2025 menjadi sorotan tajam dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jatim.
Lembaga ini menilai adanya ketimpangan antara besarnya anggaran yang digunakan dengan kualitas hasil kerja yang dihasilkan.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, menjelaskan bahwa hingga saat ini penggunaan anggaran dinilai terkesan boros dan menghamburkan dana APBD. Hal ini terlihat dari kegiatan studi banding ke berbagai provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Yogyakarta, yang dinilai hanya berjalan formalitas tanpa membuahkan hasil yang maksimal, profesional, dan terukur.
“Giat tersebut terkesan hanya melegalkan prosedur jalan-jalan saja. Belum lagi penyelenggaraan rapat di hotel ternama Kota Batu yang diduga hanya menghamburkan anggaran dengan hasil evaluasi yang tidak jelas,” ujar Heru dalam keterangannya, Senin (22/04).
Heru menegaskan, salah satu indikator utama yang menjadi catatan MAKI Jatim adalah banyaknya laporan valid dari masyarakat yang justru tidak dibahas dan tidak dijadikan bahan evaluasi oleh Pansus.
Padahal, pembentukan Pansus ini seharusnya menjadi instrumen penting untuk membenahi kinerja BUMD yang saat ini dinilai sedang morat-marit dan mengalami penurunan kualitas.
Lebih jauh, Heru menyampaikan pesimisme terhadap arah kerja Pansus. Jika rekomendasi akhirnya hanya sebatas usulan pembentukan biro khusus, menurutnya hal tersebut tidak perlu melalui mekanisme Pansus yang memakan biaya besar.
“Anggaran yang sudah dikeluarkan untuk operasional harus selaras dan seimbang dengan kualitas hasil akhir rekomendasi. Catat itu, MAKI Jatim menunggu itu,” tegasnya.
Tak hanya mengkritik, tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim mengaku telah melakukan pengawasan langsung secara diam-diam saat kegiatan studi banding di Yogyakarta dan rapat di Batu.
Dari pengawasan tersebut, ditemukan sejumlah potensi dugaan “rembukan tidak jelas” yang menjadi temuan awal.
Sebagai langkah lanjut, MAKI Jatim siap menuntut transparansi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) anggaran. Jika permohonan data tidak dipenuhi oleh Sekretariat DPRD Jatim, Heru memastikan pihaknya siap membawa kasus ini ke ranah Komisi Informasi Publik melalui sengketa informasi.
“Catatan kegiatan ketua dan anggota Pansus sudah menjadi bukti awal. Data ini akan menjadi dasar dugaan pengungkapan hal-hal yang diduga nyleneh di dalamnya. Upaya ini akan kami tuntaskan dalam kerangka hukum yang jelas dan transparan,” pungkas Heru. (ian)
