Kinerja Positif dan Profesional, DLH Pemprov Jatim Torehkan Prestasi Pengelolaan APBD
SURABAYA, inilah berita – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan prestasi kinerja positif dan profesional dalam menjalankan amanah pengelolaan anggaran APBD 1.
Sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas vital, DLH Jatim memegang peran penting dalam pengendalian tata lingkungan, pengelolaan pencemaran, konservasi, pengendalian iklim, hingga pengelolaan sampah dan pertamanan.
Secara rinci, fungsi utama yang diemban meliputi perumusan kebijakan teknis, pengendalian pencemaran (pemantauan kualitas air, udara, dan tanah), pengelolaan sampah hingga tahap pemrosesan akhir, penataan hukum dan pengawasan perizinan lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati, serta monitoring dan evaluasi kinerja.
Seluruh tugas dan fungsi tersebut dijalankan dengan berlandaskan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tata kelola kegiatan.
Tidak hanya itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menerima Penghargaan lain :
1. Kab/Kota terbersih, terbanyak di Indonesia
2. Penghargaan Proklim terbabanyak se Indonesia
3. Penghargaan sekolah adiwiyata terbanyak se indonesia
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur hadir sebagai mitra strategis yang melakukan fungsi pengawasan melekat. Ketua MAKI Jatim, Heru, menegaskan bahwa pihaknya terus memantau penerapan amanah anggaran yang dikelola oleh DLH Jatim.
Menanggapi isu terkait keterlibatan konsultan pihak ketiga dalam perencanaan dan pengawasan paket pekerjaan konstruksi, Heru memberikan apresiasi. Menurutnya, proses rekrutmen konsultan perencana dan pengawas di DLH Jatim telah berjalan sesuai kriteria profesional.
“Saya dan MAKI Jatim dalam ruang konsep kemitraan positif, sangat tegas kami sampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Jatim sudah memenuhi kriteria profesional dalam hal rekrutmen konsultan perencana dan pengawas. Tidak ada implikasi KKN di dalamnya,” tegas Heru.
Hal serupa juga disampaikan terkait proses penerbitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Heru menegaskan bahwa mekanisme tersebut berjalan profesional dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ke depannya, MAKI Jatim dan DLH Jatim akan terus berjalan beriringan dalam kemitraan positif, dengan semangat saling mengingatkan demi menjaga integritas. (ian)
